Soal Lingkungan Belum Selesai, Divestasi Saham Freeport Bisa Terancam Batal

Home / Berita / Soal Lingkungan Belum Selesai, Divestasi Saham Freeport Bisa Terancam Batal
Soal Lingkungan Belum Selesai, Divestasi Saham Freeport Bisa Terancam Batal Freeport. (FOTO: Detik Finance)

TIMESSIDOARJO, JAKARTA – Klaim pemerintah tentang divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen ternyata masih belum terealisasi. Pembayaran saham divestasi PT Freeport Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) terancam batal. Penyebabnya masalah lingkungan dari kegiatan tambang perusahaan asal Amerika Serikat itu belum terselesaikan.

Hal tersebut sebagaimana hasil kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono dan Dirut PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin pada Rabu 17 Oktober kemarin.

Menanggapai hal itu, Anggota Komisi VII DPR, Ramson Siagian pun meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo berkata jujur kepada rakyat Indonesia terkait proses divestasi saham Freeport dan juga isu-isu lainnya.

"Minta Pemerintahan Jokowi karena untuk pencitraan tidak menyatakan berita-berita yang tidak benar seperti proses divestasi Freeport, karena bisa diasumsikan berita bohong alias hoaks. Kasihan rakyat Indonesia, termasuk para pendukung inkumben, yang telah memviralkan pernyataan Presiden/Calon Presiden Jokowi pilpres 2019 terkait Freeport," kata Ramson dalam keterangan yang diterima TIMES Indonesia Network, Jumat (19/10/2018)

Dia mengingatkan, cara-cara pemerintah berkomunikasi dengan melakukan pencitraan yang tidak proporsional pada akhirnya akan merusak moralitas bangsa, sementara para pendiri Republik dan para pemimpin dari dulu bekerja keras untuk memperkuat moralitas juang bangsa ini.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra ini mengatakan, jika pemerintah terus melakukan kebohongan terkait pencapaian atau pembangunan yang telah diraih, sama saja dengan memperlihatkan pemerintahan yang rapuh.

Menurut Ramson, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka soal permasalahan divestasi saham PT Freeport Indonesia. "Apa sebenarnya yang terjadi. Isu ini bisa dianggap oleh publik betapa pemerintahan saat ini sangat rapuh, karena dibangun atas satu kebohongan, di atas kebohongan yang lain," katanya.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com