Presiden Diminta Pangkas Permen dengan Perpres

Home / Berita / Presiden Diminta Pangkas Permen dengan Perpres
Presiden Diminta Pangkas Permen dengan Perpres Presiden RI Joko Widodo (Foto: Dok. TIMES Indonesia)

TIMESSIDOARJO, JAKARTA – Peraturan Menteri (Permen) dianggap sebagai salah satu penyebab obesitas regulasi di Indonesia. Presiden diminta turun tangan.

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengatur permen yang saat ini jumlahnya mencapai ribuan. Menurutnya, banyaknya permen tersebut sebagai indikasi belum sehatnya regulasi di tingkat kementerian.

"Problem peraturan kita itu sebenarnya ada di Peraturan Menteri, puluhan ribu Permen. Kalau Peraturan Pemerintah (PP) ada sekitar 200. Peraturan Presiden (Perpres) hanya beberapa saja ," kata Zainal di acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (HNKTN) ke-4 tahun 2017, di Aula Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11/2017) malam.

Dia menuturkan bahwa ribuan permen itu dapat dirampingkan dengan menggunakan perpres. "Permen ini yang paling gemuk dan tidak terkontrol serta tumpang tindih. Separuh persoalan ini akan selesai kalau semua itu ditarik ke perpres. Dengan perpres, presiden akan mengontrol langsung sehingga tidak ada lagi ego sektoral menteri," ucapnya.

Kendati demikian, hal tersebut harus diikuti dengan penguatan lembaga kepresidenan. Khususnya yang mengatur perpres. 

'Karena sekarang kelembagaan yang mengurus perpres nggak ada," tambah dia.

Tidak hanya dengan perpres, Zainal menerangkan bahwa permen bisa  digantikan surat edaran (SE) menteri karena hanya mengatur sifat kementerian/lembaga terkait. "Kalau mau mengatur yang sifatnya lebih luas, ke publik gunakan perpres bukan permen lagi," ucapnya. (*)

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com